JAKARTA, OlahDana.com -- Realisasi pendapatan negara pada Januari 2026 mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Angka ini tumbuh 9,8 persen dibandingkan Januari 2025 yang sebesar Rp157,4 triliun.
Secara nominal, capaian tersebut memberi fondasi awal yang relatif solid bagi kinerja fiskal tahun ini. Namun jika ditelusuri lebih dalam, struktur pertumbuhannya memperlihatkan ketimpangan yang perlu dicermati secara hati-hati.
Pengamat ekonomi Noviardi Ferzi menilai kenaikan pendapatan negara pada awal tahun ini sangat didominasi oleh kinerja pajak. Dari total penerimaan, Rp116,2 triliun atau 67,3 persen bersumber dari pajak dengan pertumbuhan signifikan 30,7 persen secara year-on-year.
Lonjakan terutama berasal dari PPN dan PPnBM yang mencapai Rp45,3 triliun atau tumbuh 83,9 persen secara neto, serta PPh Badan sebesar Rp5,7 triliun yang naik 37 persen.
Menurutnya, pertumbuhan tersebut mencerminkan dua faktor utama, yakni konsumsi domestik yang masih terjaga dan efektivitas reformasi administrasi perpajakan yang mulai menunjukkan hasil.
“Ini sinyal kuat bahwa mesin pajak bekerja lebih optimal. Jika konsisten, target pajak tahunan berpotensi terlampaui,” ujarnya, merujuk pada proyeksi penerimaan pajak yang bisa mencapai Rp2.409 triliun atau melampaui target Rp2.357 triliun dalam APBN.
Namun dominasi pajak sekaligus menjadi peringatan struktural. Komponen penerimaan lain justru melemah. Bea dan cukai tercatat Rp22,6 triliun atau turun 14 persen dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya Rp33,9 triliun dan terkontraksi 20,4 persen, dipicu oleh penurunan PNBP sektor migas sebesar 25,2 persen serta anjloknya pendapatan kekayaan negara hingga hampir 100 persen.
Secara struktural, kondisi ini menunjukkan ketergantungan fiskal yang semakin besar pada pajak, sementara sumber penerimaan berbasis komoditas dan dividen negara mengalami tekanan.
Noviardi mengingatkan bahwa struktur seperti ini membuat ruang fiskal sensitif terhadap perlambatan konsumsi domestik maupun gejolak eksternal.
“Ketika komoditas melemah dan PNBP turun, satu-satunya penopang adalah pajak. Jika terjadi perlambatan ekonomi, risiko pelebaran defisit akan semakin terbuka,” tegasnya, Senin 23 Februari 2026.
Di sisi lain, belanja negara pada Januari sudah mencapai Rp227,2 triliun sehingga defisit tercatat Rp54,6 triliun. Secara musiman, defisit awal tahun masih dalam koridor wajar, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada konsistensi penerimaan di bulan-bulan berikutnya.
Noviardi memperkirakan kumulatif Januari–Februari berpotensi mendekati Rp347 triliun atau sekitar 11 persen dari target tahunan, dengan asumsi tren pajak tetap terjaga.
Ia menekankan bahwa optimisme fiskal awal tahun harus diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaan belanja dan upaya diversifikasi sumber penerimaan.
“Dominasi pajak memang memberi sinyal kuat, tetapi tanpa penguatan struktur PNBP dan stabilisasi sumber non-pajak, fondasi fiskal belum sepenuhnya kokoh,” pungkasnya.(*)
