JAKARTA, OlahDana.com -- Proyeksi pertumbuhan 6 persen di awal 2026 dengan berbagai program sitimulus fiskal jelang ramadan dan hari raya dinilai sebagai sesuatu yang tidak hanya membawa pertumbuhan ekonomi tapi juga inflasi.
Menurut pengamat ekonomi Noviardi Ferzi penyaluran THR ASN, stimulus fiskal, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan memperkuat perputaran uang di daerah.
" Secara makro, langkah ini tepat untuk menjaga momentum awal tahun. Konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan, dan Ramadan–Lebaran selalu memberikan multiplier effect yang signifikan,” ujar Noviardi Ferzi.
Pengamat ekonomi asal Jambi ini menyoroti bahwa jika membandingkan dengan periode pra-pandemi, di mana pertumbuhan 5 persen dapat dicapai dengan defisit anggaran yang jauh lebih ramping, maka skenario 2026 menunjukkan adanya pembengkakan biaya pertumbuhan (cost of growth).
Dengan realisasi belanja negara yang sudah menyentuh Rp809 triliun hanya dalam satu kuartal untuk mengejar target 6 persen, terlihat adanya ketergantungan yang makin akut pada injeksi likuiditas pemerintah dibandingkan gerak mandiri sektor swasta. bebernya.
Hal ini menurutnya mencerminkan rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih tinggi, mengindikasikan bahwa investasi dan belanja yang dikeluarkan belum menghasilkan output ekonomi yang sepadan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Noviardi menilai bahwa stimulus masif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bansos pangan memang efektif mengerek konsumsi, namun secara teknis bersifat high-cost karena tidak langsung menyentuh peningkatan kapasitas produksi nasional.
Akibatnya, muncul risiko overheating di mana banjir uang di masyarakat yang tidak dibarengi dengan ledakan produktivitas sektor manufaktur justru akan memicu inflasi dari sisi permintaan (demand-pull inflation).
Dalam hal ini ia mengingatkan jika inflasi merangkak naik melebihi ekspektasi, maka keuntungan dari pertumbuhan 6 persen tersebut akan tergerus oleh penurunan daya beli riil masyarakat, sehingga secara neto, kesejahteraan masyarakat tidak benar-benar meningkat secara signifikan.
"Pertumbuhan ini menjadi mahal karena pemerintah harus terus menyuntikkan subsidi dan stimulus untuk menjaga momentum, yang pada gilirannya dapat menekan ruang fiskal di masa depan." katanya, Minggu, 15 Februari 2026.
Kualitas pertumbuhan ini akhirnya diuji pada kemampuannya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara struktural, bukan sekadar angka agregat di laporan PDB.
Noviardi menekankan bahwa "biaya" tinggi ini hanya bisa dimitigasi jika belanja negara mulai dialihkan secara radikal dari konsumsi ke sektor produktif yang memiliki multiplier effect jangka panjang, seperti hilirisasi pertanian dan penguatan rantai pasok lokal.
"Tanpa efisiensi belanja dan perbaikan ICOR, Indonesia berisiko terjebak dalam pola pertumbuhan yang mahal namun rapuh, di mana setiap persen kenaikan ekonomi harus dibayar dengan defisit yang melebar dan risiko inflasi yang menghantui." pungkasnya.
Maka, kata Noviardi, tantangan 2026 bukan lagi soal seberapa tinggi bisa tumbuh, melainkan seberapa efisien dan berkualitas setiap rupiah yang dikeluarkan negara untuk menghasilkan pertumbuhan tersebut.
